Anggota Komisi XI DPR RI, Shohibul Imam, saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Jawa Barat. Foto: Eki/vel

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Shohibul Imam, menyoroti pentingnya koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menangani risiko pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Shohibul mengungkapkan kekhawatirannya atas tingginya angka Non-Performing Loan (NPL) pada BPR di Jawa Barat, yang mencapai 11 persen.

“Angka NPL 11 persen ini sudah masuk dalam kategori lampu kuning. Jangan sampai kita dengan mudah menyatakan BPR harus masuk ke status BDR (Bank Dalam Resolusi). Saya ingin tahu, sejauh mana koordinasi antara LPS dan OJK terkait BPR yang berisiko ini? Apakah LPS sudah memiliki akses penuh terhadap data-data BPR tersebut?” ujar Shohibul dalam sesi pendalaman saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

Shohibul juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik terhadap OJK dan LPS sebagai regulator. Ia menyinggung survei literasi dan inklusi keuangan nasional yang dilakukan OJK, sambil mempertanyakan apakah aspek transaksi digital telah menjadi bagian dari survei tersebut.

“Apakah komponen terkait transaksi digital, seperti kripto, sudah dimasukkan dalam survei literasi keuangan? Jangan sampai kita melihat hasil survei literasi keuangan tinggi, tetapi ternyata aspek transaksi digital belum tersentuh. Padahal ini sangat penting di era sekarang,” jelas Shohibul.

Selain membahas sektor perbankan, Shohibul juga memberikan perhatian pada bursa karbon yang berada di bawah pengawasan OJK. Ia mengibaratkan bursa karbon sebagai pasar yang perlu dikelola dengan baik agar dapat efektif dan efisien. Shohibul menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang akuntabel, inovatif, dan mendukung alokasi sumber daya secara optimal.

“Bursa karbon itu seperti pasar. Kalau pengelolaannya tidak baik, meskipun barangnya berkualitas dan murah, orang akan enggan datang karena misalnya ada preman atau parkir yang mahal. Saya ingin tahu bagaimana rencana OJK untuk menciptakan bursa karbon yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan efisiensi?” tambahnya.

Shohibul Imam berharap koordinasi yang lebih solid antara OJK dan LPS dapat memperkuat industri keuangan, terutama dalam menghadapi risiko pada BPR, serta menciptakan bursa karbon yang kredibel dan berdaya saing. (eki/aha)